Pemimpin dan Tukang Parkir

0

Memilih pemimpin tidak semudah mencari juru parkir dijalanan, kita harus obyektif memilih pemimpin, jika tidak maka kita akan merasakan dampaknya dikemudian hari. Di setiap komunitas, kelompok, organisasi bahkan negara membutuhkan seorang pemimpin, karakternya pemimpin sangat beragam, penggerak, motivator, inspirator, pelindung, penolong dan lainnya. Apapun sifatnya kelak dikemudian hari harus dipertanggungjawabkan.
Jika pemimpin kita analogikan sebagai nahkoda kapal, maka dia dituntut mengarahkan kapal dan anak buahnya, jika antara pemimpin dan yang dipimpinya tidak menyatu maka yang terjadi adalah kapal bisa tenggelam dan tujuan awal tidak akan tercapai. Karena itulah pemimpin di negeri ini sebelum dilantik, ia harus menyampaikan visi dan misinya, guna masyarakat mengerti dan memahami kemana negara ini dibawanya.
Pemimpin tidak sama dengan tukang parkir, tukang parkir disatu sisi bisa kita jadikan pelajaran atas kesabarannya dalam menunggui kendaraan, tetapi disatu sisi tukang parkir yang begitu sabar harus kita berikan uang baru kemudian pergi, jika tidak ia akan menungguinya, apalagi dibeberapa tempat biasanya tukang parkir, karena keikhlasannya ketika mobil hilang dan dicuri orang lain ia tidak peduli, ia tetap menanamkan sifat ikhlas. Ia rela mobil mewah meninggali tempat parkirannya padahal dirinya dari pagi sampai malam menjaganya, ia rela dititipkan suatu amanah tetapi dibeberapa tempat amanah (kendaraan yang dititipkan) hilang ia tidak bertanggungjawab.
Beberapa hari kemarin, wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (alias Ahok) merencanakan untuk menggaji tukang parkir jalanan kira-kira 4-5 juta atau dua kali dari UMP Jakarta. Ini menambah beban dan tanggungjawab seorang juru parkir karena ia akan dibayar pemerintah. Tetapi apakah pemimpin harus sama dengan tukang parkir? Jawabannya: tidak.
Menjadi seorang tukang parkir tidak membutuhkan keterampilan atau kursus ketukang parkiran, ia hanya membutuhkan sebatang peluit dan karcis. Sedangkan pemimpin mempunyai jiwa kreatif dan inovatif, pemimpin tidak saja membutuhkan keluasan ilmu pengetahuan tetapi harus mempunyai kematangan intelektual, emosional dan spitual (ESQ). Pemimpin tidak boleh meniru tukang parkir yang ketika ada kendaraan yang hilang ia tidak bertanggungjawab, tetapi lagi-lagi pemimpin harus bertangungjawab terhadap problematika yang sedang dihadapi negara ini.
Pemilihan Umum pada tanggal 9 April 2014 ini sudah dihadapan kita, sudahkan kita memiliki orang yang pantas dan layak kita coblos, jangan lagi kita memilih pemimpin dan caleg cabe-cabean. Tahun ini tidak saja tahun politik tetapi tahun yang menentukan nasib bangsa-negara berpuluh-puluh tahun kedepannya. Uang dan politik yang seakan-akan menjadi satu kesatuan sulit terhindarkan, berapa banyak masyarakat kita yang mencoblos caleg atau pemimpin karena sebelumnya dibayar, budaya seperti ini akan merusakan suasana perpolitikan dan bangsa kedepannya.
Pemimpin yang mampu membanyar seluruh simpatisannya dengan uang mengindikasikan bahwa pemimpin tersebut tidak bersih, darimana uang itu didapatkan? Kalau tidak ada permainan yang tidak bersih antara calon pemimpin dengan makelar. Suara menjadi sesuatu yang begitu mahal di negeri ini, padahal contrengan kita belum tentu dibayar oleh pemimpin yang kita contrengi tersebut. Dengan analogi, lebih baik menerima uang sekarang daripada kelak terpilih tidak memperhatikan kita. Terkesan logika tersebut bijaksana, tetapi didalam kebijaksanaan semu itu terdapat ketidakbersihan dan kebobrokan niali-norma dalam berpolitik.
Politik piring seng selalu terjadi dari setiap pemilihan calon pemimpin, masyarakat semaunya dibayar dan setelah itu diam tanpa mengkritisi lebih lanjut sosok pemimpin itu. Apa yang saya maksud dari politik piring seng adalah politik yang mampu membungkam masyarakat dengan selembaran uang kertas dan sembako. Mengapa sembako begitu penting? Mungkin apa yang dipikirkannya adalah lebih baik membayar masyarakat saat ini daripada esok ketika saya menjabat kursi empuk.
Suara masyarakat kecil ini mungkin terkesan tidak berguna, tetapi apa yang sebenarnya menjadi harapan besar masyarakat harus dipertimbangkan jika kelak menjadi pemimpin, dan kita sebagai pemilih harus lebih obyektif, lebih teliti dan membaca dengan baik-baik visi-misi dari setiap calom pemimpin. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani bukan sesuai pemasukan, pilihlah pemimpin yang mampu membawa masyarakat Indonesia sejahtera dan bahagia.

Partai Islam Bersatu

0

Menjelang kemerdekaan RI, akhir dasawarsa `30-an, terjadi kecenderungan persatuan di antara partai-partai berhaluan kebangsaan, khususnya di kalangan yang berhaluan ko-operator secara demoratis, guna memperjuangkan terbentuknya negara Indonesia berparlemen. Tetapi, di antara gerakan sosial keagamaan Islam, khususnya kalangan ulama, terjadi kecenderungan ke arah persatuan yang menghasilkan Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI) tahun 1937.
Pada masa akhir pendudukan Jepang, atas prakarsa pemimpin gerakan sosial keagamaan dan ulama, terbentuk partai politik Islam bersatu yang merupakan penggabungan dua kelompok yang diprakarsai Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa dan antara Muhammadiyah dengan Majelis Islam Tinggi di luar Jawa. Gabungan kedua kelompok itu disebut “Masyumi” singkatan dari “Majelis Syura Muslimin Indonesia”.
Tetapi, sesudah kemerdekaan, dibentuk partai nasionalis bersatu yang disebut “Partai Nasional Indonesia” (PNI), sebagai partai tunggal di bawah kepemimpinan Sukarno-Hatta yang juga menjadi presiden dan wakil presiden RI. Partai ini sesungguhnya kelanjutan gagasan persatuan semua partai yang memperjuangkan kemerdekaan, sejak 1927 hingga sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Dengan lahirnya Maklumat Wapres No X/1945, 16 Oktober 1945 yang memberikan kesempatan bagi rakyat mendirikan partai-partai politik maka pada 7 November 1945, terbentuk Partai Masyumi, yang merupakan gabungan semua organisasi gerakan sosial-keagamaan Islam. Masyumi pada awal kemerdekaan itu adalah satu-satunya partai politik Islam yang dipimpin Dr Sukiman Wirjosandjojo, mantan ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda. Tapi, partai ini pecah kembali dengan keluarnya Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), tahun 1947, yang diikuti Nahdlatul Ulama yang menjadi partai politik tahun 1952.
Setelah bubarnya Masyumi tahun 1960, di awal Orde Baru politik Islam terpecah menjadi 4 partai, yaitu Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Dalam rangka penyederhanaan partai maka ditambah dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bukan partai politik itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973 dibentuk secara paksa oleh Pemerintah Orba.
Setelah jatuhnya Orba tahun 1998, di masa reformasi, sejalan dengan timbulnya partai-partai politik baru, maka gerakan politik Islam kembali melahirkan beberapa partai Islam. Yang saat ini, memiliki perwakilan terbesar di DPR adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam pemilihan umum 2004, partai-partai Islam memperoleh 38,25 persen suara. Tetapi, pada Pemilu 2009, perolehan partai-partai Islam menurun menjadi 28,62 persen. Berdasarkan suatu survei, pada Pemilu 2014 elektabilitas partai-partai Islam menjadi satu sekitar 13 persen saja. Dengan demikian, tampak kecenderungan melenyapnya partai-partai Islam dalam Pemilu 2019 nanti.
Kecenderungan itu menimbulkan kerisauan di kalangan umat Islam sehingga timbul gagasan “memompa ban gembos”, sebagaimana pernah dilakukan Nurcholish Madjid terhadap PPP pada Pemilu 1977. Masalahnya adalah mengapa gerakan Islam politik harus menghilang dalam masyarakat Muslim terbesar di dunia, yang sebenarnya merupakan aset nasional Indonesia dan dalam pergaulan internasional. Islam politik Indonesia memang telah gagal memperjuangan gagasan negara Islam. Teta pi, apakah kegagalan itu harus berlanjut dengan bubarnya Islam politik dari bumi Indonesia?
Mungkin gejala itu adalah akibat stigmatisasi negara Islam sebagai kelompok politik ekstrem kanan, sebagaimana PKI adalah kelompok politik ekstrem kiri. Tetapi, Islam politik di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan ke arah moderasi menuju demokratisasi, sehingga prospeknya ada lah lahirnya sebuah “Partai Demokrasi Islam” (PADI), dalam gagasan Bung Hatta awal tahun `70-an yang ditolak ke hadirannya oleh rezim Orba.
Karena itu, menjelang Pemilu 2014, timbul gagasan mempersatukan partai- partai Islam menuju pembentukan sebuah “Partai Demokrasi Islam” disingkat PADI. Gagasan penyatuan partai-partai Islam itu berkaitan dengan prospek penyederhanaan struktur kepartaian di Indonesia dalam rangka bergeser dari Demokrasi Liberal ke arah “Demokrasi Pancasila”. Demokrasi seperti disebut da lam Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya adalah “Demokrasi Musyawarah” sebagaimana diwacanakan oleh filsuf Jerman Jurgen Habermas tentang konsep “Deliberative Democracy”.
Dalam teori komunikasi Habermas, disebut adanya dua macam komunikasi berdasarkan tujuannya. Pertama yang berorientasi pada “sukses”, yaitu memenangkan pendapat dalam persaingan politik demokrasi liberal. Kedua, orientasi pada penemuan pendapat lain yang justru berbeda tapi mungkin lebih baik.
Tapi, sebenarnya ada satu orientasi lain yang tidak disebut Habermas, yaitu orientasi pada pencarian kesepakatan di antara pendapat yang berbeda yang dalam istilah Indonesia adalah “musyawarah mufakat” berdasarkan hikmah kebijaksanaan permusyawaratan yang lebih mendekati gagasan Habermas.
PADI adalah sebuah Partai Islam yang didasarkan pada demokrasi musyawarah tersebut di atas dengan mengasumsikan pluralitas masyarakat dan dunia politik Indonesia. Oleh sebab itu, platform politik yang akan dibawakan PADI pertama-tama adalah agenda kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 yang memuat prinsip-prinsip demokrasi musyawarah dalam pemerintahan dalam suatu negara RI yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kebebasan Beragama (pasal 29 ayat 1 dan 2).
Orientasi ketiga dalam pembentukan PADI adalah menciptakan suatu model Islam politik yang demokratis bagi dunia Islam. Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di dunia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Tetapi, RI bukanlah negara Islam dan Islam bukan agama resmi negara. Islam Indonesia sering dianggap model yang bisa menjadi acuan bagi dunia Islam, walaupun menurut Hillary Clinton masih bercirikan dua aspek saja, yaitu demokrasi dan prin sip kesetaraan gender. Menurut Zuhairi Misrawi, Islam Indonesia adalah “Islam Moderat” sesuai dengan gambaran Alquran, yaitu “ummatan washatan” (QS Ali Imran (#): 110). Terbentuknya PADI yang mengacu pada gagasan Bung Hatta itu, akan mengongkretkan model Islam politik bagi dunia Islam.

M Dawam Rahardjo; Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
REPUBLIKA, 04 April 2014
Sumber: http://budisansblog.blogspot.com/2014/04/partai-islam-bersatu.html

Robin Hood dan Negara

0

Pekan lalu (21-23 Maret 2014), atas nama Yayasan Denny J.A., saya ke Malaysia guna memenuhi undangan kawan-kawan IDEAS (Institute for Democracy and Economic Affairs) untuk acara Regional Liberal Colloquium. Pertemuan ini dihadiri kawan-kawan Malaysia, Singapura, Indonesia, India, Amerika, dan Jerman. Tak banyak, cuma 13 orang. Di Kuala Lumpur, kami berbincang ihwal kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, berdasarkan refleksi dan pengalaman masing-masing kami. Esai ini ingin berbagi oleh-oleh dari negara jiran itu dalam bentuk renungan.
Permenungan yang saya kira relevan adalah soal apa itu negara, untuk apa dia ada, dan bagaimana dia bekerja. Topik ini saya kira penting, karena menjelang pemilu, kita menyaksikan begitu banyak orang yang “peduli” mengurusi negara dengan cara memperebutkan posisi-posisi kuncinya. Kita kini sedang menyaksikan kampanye masif dari para calon anggota legislatif maupun calon presiden. Semua mengumbar janji bla-bla-bla jika kelak berkuasa memimpin sebuah negara. Namun apakah itu negara?
Menurut filsuf liberal-klasik asal Prancis, Frédéric Bastiat, yang renungan-renungannya menjadi bahan bacaan kami dalam pertemuan itu, negara pada hakikatnya adalah “entitas yang dikhayal-agungkan banyak orang demi menopang hidupnya dengan tanggungan pihak lainnya” (the state is the great fictitious entity by which everyone seeks to live at the expense of everyone else). Menurut dia pula, negara yang baik adalah negara yang bekerja bak polisi pamong praja (common police force). Fungsinya hanya menjamin tidak dijarahnya harta-benda siapa pun warga negara, seraya berupaya mewujudkan keadilan dan keamanan.
Bagi Bastiat dan umumnya kaum liberal, negara merupakan setan yang tak dapat ditolak (necessary evil) dan karena itu mesti berfungsi minimal saja. Ini berbeda dengan rumusan kaum maksimalis yang menggantungkan banyak harapan kepada negara. Pada kaum maksimalis, negara dituntut mengendalikan ekonomi, menjaga keamanan, meningkatkan kesehatan, mengendalikan kemacetan, mengindahkan kesenian, bahkan menguatkan keimanan. Mereka lupa, negara selalu punya dua tangan: tangan kasar (rough hand) yang pasti mengambil, dan tangan lembut (gentle hand) yang terkadang memberi.
Merenungkan Bastiat, saya membayangkan negara bekerja bagaikan Robin Hood yang mencuri untuk dapat memberi. Tatkala dua tangan itu bekerja, tentu ada saja pihak yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Sebuah negara mungkin saja masih sehat bila aksi pencurian ala Robin Hood itu masih menguntungkan khalayak banyak. Yang celaka adalah bila negara justru menyengsarakan semua, baik akibat salah kelola atau tak bekerjanya mekanisme Robin Hood dengan saksama dan bijaksana.
Nah, menjelang Pemilu, kita menyaksikan aksi-aksi berbagi dan memberi yang diumbar para calon penyelenggara negeri. Namun sadarkah kita dari mana mereka mengambil agar kelak mampu memberi? Seberapa banyak mereka mengambil dan berapa porsi kelak mereka berikan? Kampanye memang musim bermurah hati, tapi kita perlu pula mencurigai janji-janji semanis madu dan lagak-tingkah seputih susu. Sebab, dalam politik, hampir mustahil membayangkan langkah-langkah tanpa pamrih. Para politikus bukanlah orang suci atau para nabi yang terus dibisikkan Tuhan agar “jangan memberi dengan harapan mendapat lebih!” (QS al-Muddatsir: 5).

Tempo, Senin, 07 April 2014 | 00:04 WIB
Sumber: http://www.tempo.co/read/kolom/2014/04/07/1253/Robin-Hood-dan-Negara

Politik Piring Seng

0

Isu politik dan pemilu menjadi perbincangan hangat dan populer, baik dikalangan masyarakat awam maupun dikalangan petinggi negara. Pemilu yang akan diselenggarakan tinggal menghitung hari saja, tanggal 9 April 2014 seluruh penduduk Indonesia berbondong-bondong menuju tempat pencoblosan. Mereka semua menitipkan harapan yang besar kepada orang-orang yang dicontrengnya, tetapi disisi lain, mereka ada yang memilih karena pernah dibantu dan diberikan sembako, politik money menjadi jurus ampuh dalam memikat rakyat.
Baliho, poster-poster dan kertas selembaran-selembaran menjadi sarana perkenalan diri, terkadang tempat penempelannyapun sembarangan dan dimana saja, ada yang didepan kuburan, ada yang disamping tempat duduk bentor (becak motor), ada yang dikaca belakang mobil dan dipaku dipohon-pohon. Itu menggambarkan bahwa caleg dan pendukungnya memakai beragam cara untuk memperkenalkan sosok yang diusung partainya tanpa melihat UU pelarangan penempelan poster di berbagai tempat.
Satu caleg dengan caleg lainnya saling menggumbarkan lontaran-lontaran sindiran, misalnya sajak yang populer saat ini adalah “Boleh bohong, asal santun. Boleh nipu, asal santun. Boleh curi, asal santun. Boleh korupsi, asal santun”. Sajak tersebut merupakan sindiran kepada calon legeslatif lainnya, terkesan bijaksana tetapi hakikatnya tidak bermakna dan bernilai. Sajak yang mengarah kepada pembodohan publik, seharusnya kata-kata demikian tidak diucapkan oleh seorang calon presiden.
Satu sama lain saling melempar ide, gagasan, gambaran umum ketika dirinya terpilih. Para pendukung dari berbagai partai juga tidak kalah dalam melemparkan janji-janji busuk kepada masyarakat. Tolak korupsi, wujudkan keadilan di negeri ini, sejahterakan rakyat, jadilah pemimpin yang membawa kepada kebahagian rakyat, menolong rakyat miskin dan beragam suara-sauara tersebut kita dengar saat kampanye.
Ketika suara-suara lantang tersebut diberikan uang oleh partai, ia mengambilnya dan mencari sembako dari partai lain lagi dengan menyuarakan gagasan-gagasan baru. Mereka-mereka itu yang disuguhkan uang atau disogok menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Imam Suprayogo disebut dengan politik piring seng.
Saya dahulu di pesantren memakai piring yang terbuat dari seng, anak-anak pesantren ketika makan harus antri, piring seng itu kita jadikan dram dengan diiringi dengan lagu-lagu yang membuat penjaga dapur itu marah, kita melakukannya agar proses pengantrian itu cepat dan kita juga mendapatkan giliran. Ketika sudah tiba giliran kita, piring seng yang dijadikan dram mainan-mainan tersebut diam dan kebisingan tidak terjadi lagi.
Ilustrasi sederhana tersebut mengindikasikan kepada kita bahwa menjelang pemilu dimana-mana kita mendengarkan suara-suara yang mencoba ‘membela’ negara ini dengan beragam opini, mereka mengatasnamakan pejuang rakyat, pejuang negara, partai dan sosok yang diusungnya sebagai ratu adil dan mampu menjadi problem solving negara ini. Suara-suara tersebut tidak lain adalah kebisingan yang harus diredamkan, diredamkan dalam artian setiap calon legeslatif tidak saja menyuarakan suara yang bermuat janji-janji usang, slogan-slogan yang notabene sudah sering didengar rakyat, tetapi berlakulah yang bijaksana, bijaksana dalam bersuara dan bijaksana dalam bertindak.
Padahal ada satu pesan di dalam kitab suci Al-Qur’an yang mengatakan janganlah kamu mengatakan (menyuarakan) sesuatu, yang sesuatu itu tidak kamu kerjakan, hal tersebut sangat dibenci oleh Tuhan. Jadilah pemimpin yang berbudi pekerti yang baik, ikhlas, jujur dan amanah, harapan besar masyarakat ada dipundakmu dan suatu saat harapan itu harus engkau pertanggungjawabkan dengan sebuah pembuktian. Suara-suara bising itu hanya akan mengeringkan tenggorongkan, apalagi suara-suara tersebut tidak sesuai dengan tindakan setelah terpilih. Wallahu Alam bi Al-Showab.

Politik Carpediem

0

Pemilu tinggal menghitung hari, partai-partai sudah mempromosikan sosok-sosok pribadi yang siap dicoblos 9 April 2014 mendatang. Ditengah banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa ini, muncul satu persatu dari rahim Indonesia pribadi yang siap bertarung memperebutkan kursi kepresidenan. Siapa yang tidak mau menjadi presiden, dalam sebuah negara menjadi presiden sangat mulia.
Menjadi presiden tidak saja harus pintar dan cerdas tetapi harus benar, tidak saja harus dekat masyarakat tetapi juga harus dekat dengan pencipta alam semesta. Masa depan bangsa yang tergambarkan dalam Pancasila menjadi tugas utama seorang presiden di Republik Indonesia ini.
Pemimpin yang dibutuhkan negara ini, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Suprayogo di dalam artikelnya yang berjudul “Menjadi Pemimpin Yang Mampu Menginspirasi” harus mempunyai energi di atas 700, tidak bisa hanya antara 150 hingga 175, menurutnya pemimpin yang memiliki energi kisaran rendah tidak bisa menyelesaikan persoalan negara ini yang begitu komplek dan besar.
Istilah “Carpe Diem” saya ketahui dari tiga sumber, pertama dari tulisan Agus Wahid “Capres dan Politik Carpediem” di Republika (2003), kedua dari buku SUMO (Shut Up, Move On) karya Paul McGee, dan novel Kisah Langit Merah karya Bubin Lintang. Konon istilah tersebut dipakai oleh Horace di dalam tulisan puisinya, kutipan puisinya yang populer adalah “carpe diem quam minimum credula postero”.
Politik Carpediem yang saya maksud adalah seseorang yang memanfaatkan kesempatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Berbondong-bondong calon presiden dari berbagai partai melemparkan janji-janji mereka, mempromosikan dirinya agar terpilih sebagai presiden terpilih nanti. Bersaing menuju hari pencoblosan 9 April mendatang akan semakin membuat para kandidat memasarkan dirinya, pilihlah saya, saya akan mengurus negara ini dengan sebaik-baiknya, begitulah gambaran umum dalam hati mereka. Gambaran umum itu membuat calon presiden mendatang memakai konsep “carpediem” yakni raihlah hari ini, kapan lagi aku bisa bersaing, jika aku jadi presiden, aku bisa menjadi orang terhormat dan terpandang di negeri ini.
Tiga hari pawai telah berlangsung, pawai yang tidak mengenal umur, anak-anak yang tidak cukup umurpun diajak demi memeriahkan acara orasi dari calon kepresiden. Kami sebagai orang awam masih sulit menentukan pilihan kami nanti, sosok yang mampu memgemban amanah untuk menjadi presiden belum terbayangkan dalam pikiran kami. Kami tahu bahwa seseorang yang bisa menjadi presiden tidak semata karena seringnya ia muncul di layar televisi, hal tersebut bukan jaminan bahwa ia bisa mengurus negara dan masyarakat setelah ia duduk di kursi kepresidenan.
Orang-orang yang biasanya terlibat dalam mengurus negara saja belum kami pandang layak menjadi presiden, apalagi jika calon-calon yang mengurus negara ini dari kalangan artis, secara budayapun mereka harus beradaptasi dengan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita tahu bahwa partai-partai tertentu merekrut para artis-artis untuk diajukan menjadi calon legilatif, artis juga rakyat dan secara hukum dia bisa menjadi anggota legislatif, tetapi jika artis tersebut tidak dan belum pernah bersinggungan dengan dunia perpolitikan, apakah yang akan terjadi di negara ini? Hancur.
Negara ini harus dipimpin oleh orang yang benar, benar dalam hal bermasyarakat dan benar dalam beragama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata “saya bisa menjadi presiden, saya akan raih kesempatan pemilu 2014 ini”, tetapi kita sebagai masyarakat harus benar-benar memilih pemimpin yang ideal, pemimpin yang mampu menegakkan keadilan di tengah kondisi negara seperti ini, pemimpin yang jujur dan dipercaya. Tahun ini tidak saja tahun politik tetapi tahun pemilu yang akan menentukan masa depan bangsa kita, kita harus mengukur kemampuan calon presiden kita, apakah dia bisa mewujudkan nilai-nilai dan visi negara Indonesia ini sebagaimana yang tergambarkan di Pancasila.

Truth About April Fool’s Day And Muslim Representative Method of Scientific Inquiry

0

An email often goes around that warn Muslims again April Fool observation by claiming that this tradition originates from the event of Christians victory over Muslims in Andalusian Spain. It proposes that Europeans made fool of Muslims by introducing Liquor and Tobacco to them and thus gradually weaken them through its indulgence. The author busts the myth with correct version of history and common sense and explain the origin of April Fool’s Day.
I never knew that 1 April 2007 would be a day of reckoning, in a dubious style though. As a child I might have played the fool on the fool’s day by saying what I would believe was funny to someone I loved – like my brothers and sister. Nobody stopped me from those innocent escapades, for they were perhaps as innocuous, or as harmful, as watching an occasional movie – ordinarily at an interval of six-seven months – like Sohrab Modi’s “Pukar”, or Mehboob Khan’s “Humayun”, or Nanubhai Vakil’s “Hatim Tai”. But in later years the April fun did not amuse us older children any longer as we found the annual practice very boring. Gradually I realized that not many people around me were taking April Fool’s Day seriously: rarely anyone would try to make fun of gullible peers. This year, however, the day of fools dawned out of blue. I was astonished to know that some educated Muslims believed that the European tradition of All Fools Day was, in their view, to celebrate the fall of Spain’s last Muslim principality of Granada. What a funny story, I said to myself.
I don’t know when this “belief” had crept into Muslim “knowledge bank”, but some friends informed me that this grapevine might have spread about 20-30 years ago that Granada fell to the Christian forces on 1 April and since then the Christians have been remembering this as the day when they had “fooled” the Muslims. And how did those Christians make fool of the Muslims? Well, as the story goes, they sent to Granada “spies” to first study Andalusian Muslims’ habits and life-style and then making them addicted to liquor and cigarette smoking in order to recapture Granada.
What a wonderful way of winning battles and capturing countries. May I divulge the secret that most of the modern Spaniard drink alcohol and many of them smoke cigarettes too.
Do the Christians really believe that Muslims are and were stupid and they were easy prey to be made fool of? Even if such Muslim stupidity was really the primary cause of the loss of Andalusia in 1492, aren’t they showing a greater degree of imprudence now in 2007 to remind the Christian masses to mark April 1 as the day of Muslim foolishness with increased passion?
Nevertheless, rumors being circulated in the cyberspace on this issue point to two other dimensions: one academic and the other ethical.
Morally, no doubt, it is uncivilized to make fool of a normally intelligent person. From a Muslim perspective, too, it is unethical as a celebration, whatever its provocation, even if the prank is as harmless as telling someone his shoestring is untied. From this same perspective, it is all the more disgraceful as this practice encourages people to tell a lie, even if they are innocuous. Every Muslim may sometime refer to a Hadith of the Rasool-Allah, sall-Allah-u alaih-i wa sallam, and must be aware that Hadith scholars do not entertain a report from a liar. For a Muslim, therefore, it is the greatest punishment to be excluded from reporting a statement of the Rasool-Allah. Therefore, if the claim that April Fool’s Day is connected with the fall of Andalusia is untrue and historically unfounded, a narrator of this claim stands the risk of being disqualified of quoting from the Prophet Muhammad.
Academically, the issue requires investigation in order to ascertain the claim. When I rejected this claim on a Net-group, I was told by one friend hailing from Deoband, India, that he first heard this in his home-town in his childhood, and later in Aligarh, where the “misinformation was corrected at a gathering by a lecturer of Islamic Studies”. It is important to note that in Deoband – unlike Aligarh – it was not any professor or someone else connected with the Darul Uloom, but an ordinary townsman who would tell his nephew that the custom was about the fall of Muslim Spain. The narration might have been unforgivable if it was attributed to a teacher of Darul Uloom Deoband. But then the Ulama engaged in teaching Hadith and Tafseer know well what to report and what to trash.
Another friend, Mustafa Kamal Sherwani, a law professor in Tanzania, informed me in another email that when he was doing LL.M. at Aligarh Muslim University, some students did some activity on April 1 to a senior professor in the Faculty of Law. The discomfited professor then scolded the ill-behaved students and narrated the same Andalus story about April Fool.
While making fun of a teacher is highly uncultured and deplorable, this Aligarh incident suggests the cancer is quite widespread. What is more painful is that even some modern Muslim scholars, having a discernible disinterest in scientific inquiry, would carelessly circulate disinformation which the less-informed or uninitiated public accept as truth coming as it does from supposedly learned people. This lack of interest in ascertaining the truth is unacceptable among the descendants of those who collected Hadith, checked the life and habits of every single narrator – numbering in thousands – evaluated every single statement on the basis of riwayah (the chain of narrators) and dirayah (contextual examination and logical/intellectual scrutiny) before writing it down in an authentic Hadith compendium. Today’s lackadaisical attitude about judging and analyzing reports is deplorable among the successors of those early scholars who had laid the foundations of modern epistemological order. Those were the persons whose consummate analytical prowess resulted in the emergence of about 26 systems of codified Islamic laws in the form of highly respected, admired and followed Fiqh schools, and set rules for academic inquiry that paved the way for advancement in philosophical theories and applied sciences.
But then this is what it is: Muslims seem to have stooped so low intellectually and academically as to believe in hearsay as historical truths!
I wish that the e-message about April Fool’s Day was not written by a Muslim, worse if it was an April Fool’s Day prank. It is a case of misinformation and a demonstration of abject ignorance of people pretending to be learned, innocent and pious, all at one and same time but being none of them.
A little insight into history tells a different tale about a Euro-Christian festival of foolishness.
To begin with, Spain’s last Muslim statelet of Granada, encompassing Almeira and Malaga as well, was lost not on April 1, as claimed by those who have been fooled by their ignorance of history, but on January 2, 1492. Referencres can be made to historians and encyclopedias, or at least Spanish tourism websites like http://www.spanish-fiestas.com, etc. Spain Travel Newsletter, for example, says: “On January 2nd 1492 Los Reyes Catlicos (The Catholic Monarchs – namely Isabella and Ferdinand) marched into Granada and the last stronghold of Moorish Spain came to an end”. According to cyber-encyclopedia Wikipedia, “On January 2, 1492, the last Muslim leader, Muhammad XII, known as Boabdil (Arabic: Abu Abdullah) to the Spanish, surrendered complete control of Granada, to Ferdinand and Isabella, Los Reyes Catlicos, (The Catholic Monarchs – the title given to the couple by Pope Alexander VI), after the city was besieged”.
“December had nearly passed away. The famine became extreme, and Boabdil determined to surrender the city on the second of January,” says M B Synge, in an article titled “Brave Men and Brave Deeds”, which is published by The Baldwin’s Project.
Vincent Barletta of University of Minnesota says in an article “About the Moriscos” (post-Granada nomenclature for Spanish Muslims, intended to belittle the Moors), with reference to ‘The Legacy of Muslim Spain’, edited by Salma Khadra Jayyusi: “The Catholic Monarchs decisively put an end to over eight centuries of sporadic Christian Reconquest in January of 1492. They achieved this by finally taking by military force the isolated and very vulnerable Nasrid Kingdom of Granada”.
A Bangladeshi-American Muslim, Mohammad Abdullah, in a “Rejoinder to Columbus and America” , an opinion article in “News from Bangladesh”, of August 15, 2006, writes: “Regarding the fall of Granada, it is true that in early 1492 (possibly end of January) Isabella and Ferdinand’s army captured it but it was not completely conquered. … Several small pockets around Granada were still unconquered, and insurgency erupted which was totally demolished in October 1492. … At that time Isabella and Ferdinand began to sleep in peace”.
All, except one, of these historians are Europeans or Christians and none of them records the fall of Granada on April 1. Therefore, logic demands that if Christians really wanted to celebrate foolishness of Muslims, a suitable date was the New Year’s Day – 1 January – rather than 1 April.
It is not surprising that the Spaniard remember the exact date when they retook the last Muslim statelet in Andalusia, but it is strange that even the educated Muslims do not know the date of their last major defeat in a country which they love so much that Iqbal’s best poem, Masjid-i Qurtuba, came only thanks to our Andalusian nostalgia.
One cannot be so nave as to believe that Christians needed to send “spies” to Muslim Spain to study Muslim life-style and based on those studies worked out a strategy about exporting alcohol and “cigarettes” (sic) in order to corrupt Muslims and retake Andalusia. In Spain Christians and Jews lived in a mixed, pluralistic society under Muslims and they were well aware of Muslim life-style, many of them even emulating it.
Turning to alcohol, it was not unknown to Muslims. The Qur’an mentions it as impure and harmful. And cigarette was not yet invented when Isabella and Ferdinand were planning to take over Granada in the 1480s. In fact, tobacco itself was not yet known to the Europeans. Nonetheless, Reconquista was not so easy as to have been accomplished by making Andalusian Muslims addicted to smoking cigarettes. It took almost 500 years of ceaseless Christian military campaigns in spite of anarchy and dispersion of power that had prevailed in Muslim Spain since the fall of Andalusia’s Umayyad dynasty in 1031 CE, and 11 years of cleverly crafted strategy of Ferdinand-Isabella team to unseat an incompetent Muslim monarch.
David Nicolle writes in “Granada 1492″, a well-documented study of the last 11 years of Muslim rule in Spain, that the forces of Granada’s last Muslim king Abu Abdullah (Boabdil) Muhammad XII were “no match” to the might of the Spanish royal army that was “revitalized and lavishly equipped with modern artillery”. However, Nicolle adds that “despite this mismatch of strength it took 11 years of hard campaigning before the Spanish troops could bring their guns to bear on the walls of Granada”.
As for tobacco-smoking, according to historians, it did not begin in Europe before the nineteenth century, when it was enjoyed by “gentlemen only” in the form of cigars. Cigarettes (literally meaning small cigars), which were “basically the sweepings off the floor of the cigar factory, were only smoked by the very poor” and their mass production began only in the 1880s – almost 400 years after the fall of Granada.
Historically, there is no indication of habitual tobacco use in the Ancient World, on any continent save the Americas. During his two voyages in 1492 and 1493, Columbus and his sailors became the first Europeans to see tobacco in South America. In his diary for 12 October 1492, Columbus writes, according to tobacco historian Gene Borio, that on the beach of San Salvador Island or Samana Cay in the Bahamas, or Grand Turk Island, the indigenous Arawaks offered gifts which included fruit, wooden spears, and certain dried leaves which gave off a distinct fragrance…. “The fruit was eaten; the pungent ‘dried leaves’ were thrown away”, writes Columbus.
In 1498, Columbus visited what he named as Trinidad and Tobago, “naming the latter after the native tobacco pipe”, says Borio.
Borio further records in “The Tobacco Timeline” (www.tobacco.org), that Christian monk Ramon Pane had accompanied Columbus on his second voyage in 1493 and he described the New Worlders using snuff and inhaling smoke “through a Y-shaped tube”. Borio says Pane was “the first man to introduce tobacco to Europe” in the closing years of the fifteenth century.
France had come to know of tobacco in the mid-16th century, but according to Wikipedia, Europeans believed then that the use of tobacco was good “to cure ulcers and heal wounds along with other such benefits”. Christians would not allow this “useful medicine to infidel Moors”. To make things easy to understand, Encyclopadia Brittanica records that French Admiral Gaspard II de Coligny, a Huguenot (Protestant) leader, “supported a war in the Low Countries (southern France) against Spain as a means to prevent a resumption of (France’s Catholic-Protestant) civil war”.
Even if there is a historical reference to the use of tobacco as a weapon in France’s hostilities against Spain, one may be reminded that Admiral de Coligny’s proposal to engage Spain in a war came in the 1570s, about 80 years after the end of Spain’s last Muslim regime.
These historical records offer evidence that tobacco was unknown to the world before Columbus’s voyages. And Columbus reached the shores of South America nine months after the fall of Granada. Therefore, this negates the claim that cigarette was used for ending of Muslim rule in Spain.
Those who have a little understanding of history know well that the European Christians regarded Andalusian Muslims as “infidel” but did not consider them “fools” to be ridiculed even on a particular day in the year. Even today, extremist Christians or Westerners may dislike Muslims, but they do not denounce them as stupid people. On the contrary, they recognized Muslims’ superior intelligence, and did save a few books, by risking their own lives, from the raging “bon fires” (meaning good fires) stoked every night by Spain’s Cardinal Ximenes, who had full personal support of Isabella, and perhaps Ferdinand. These books written by Muslim scientists, philosophers and jurists – most of them burnt and destroyed by Ximenes and his subordinate priests – would not have been translated into Latin, Dutch, French, and English if Europeans had thought Muslims were fools.
April Fool’s Day or All Fools Day is in fact connected to the Old World’s New Year celebrations. In olden times in the Roman Empire, New Year of the Julian calendar would fall on April 1 and the weeklong celebrations would begin on March 25, culminating on what was recognized as the First Day of Spring, April 1. Not surprisingly, this compares with today’s weeklong celebrations beginning on December 25 and culminating on January 1 under the reformed Gregorian dating system.
The “most probable time” accepted as the beginning of April Fool’s Day tradition was in 1582, according to Jerry Wilson, an American science teacher and newspaper columnist who specializes in US tobacco industry. In the early 1570s, he says, France’s King Charles IX (reigned 1561-1574) adopted the Gregorian dating system and sent out orders around his kingdom (Iberian Peninsula, including Granada, was outside Charles IX’s realm) to change the New Year’s Day from April 1 to January 1. Jerry Wilson underscores a common European lore that in those days when mail in Europe was still carried by footmen, many people did not receive the news for several years. “Others, the more obstinate crowd, refused to accept the new calendar and continued to celebrate the New Year on April 1. These backward folk were labeled as ‘fools’ by the general populace. They were subject to some ridicule, and were often sent on ‘fools errands’ or were made the butt of other practical jokes”. It is common knowledge in Europe that this change in the dating system, says Wilson, “is where we get April Fool’s Day”.
It may be noted that Slavic people of Eastern Europe, denominationally known as (Russian) Orthodox Christians, still do not accept Gregorian dating system and continue to mark their religious ceremonies like Christmas and Easter according to the Julian calendar, named after Rome’s Julius Caesar.
It appears that Rome’s pre-Julian New Year’s Day actually fell in March, to mark summer equinox on March 20 or 21, which was originally dedicated to Ishtar, the pagan Semitic (not Jewish) goddess of fertility. Ishtar’s festival would mark the advent of Spring, the time of new harvests. Ishtar was worshipped in ancient Sumeria (part of Syria) and Babylonia (part of Iraq). Astarte and Esther are alternative names for Ishtar (Arabic letters: ayn, sheen, ta, alif, ra). Early Christians who had made Rome as their religious focal point, had adopted many Roman and pre-Rome pagan rites, rituals and festivals, among them the Festival of Fertility, which was probably adopted by the Romans as a result of their political and economic contacts with West Asia. Another theory is that the lore of Ishatar was brought to Rome and rest of Europe by early Christian immigrants from West Asia. Interestingly, the Anglo-Saxons of British Isle also had the “spring goddess” they called Eostre.
Christian sources like the Dictionary of the Encyclopedia Britannica recognize that the festival of Easter, marked in March-April, actually has its roots in this Semitic festival of Ishtar. This explains the traditions of Easter Eggs, symbols of fertility, and Easter Bunny, the rodent known for a high rate of procreation and its re-emergence from the holes as snow begins to melt in March and green leaves begin to sprout again on denuded tree branches in cold climes of Europe. The Anglo-Saxon Eostre also had the hare and eggs as icons of Easter, “because both of them were regarded to be emblems of fertility”.
Here it may be of some interest to note that even though Pope Gregory XIII (1572-1585) moved the Christian New Year to January in order to identify it with what Christians believe is birth-date of Jesus Christ, apparently doing away with a pagan Semitic ritual of the advent of Spring, the earlier celebration still retained religious sanction in the form of Easter. Also, Gregory XIII, who began his papacy 80 years after the fall of Granada, did not give new names to the months identified with Roman deities like Mars (March) and Juno (June), and Roman dictators such as Julius Caesar (July) and Augustus Caesar (August). It is understandable that a pope living under the Roman empire, was loath to or scared of christening months named after earlier emperors and deities, but ironically, he did not give thought to the names of four month which still sound ridiculous to the knowledgeable: the ninth Gregorian calendar month is called September which literally means Seventh (newspapers often report that a sept-uagenarian is a person in his/her seventies), tenth month is still known as October (meaning Eighth – and a schoolchild knows that an eight-point geometric pattern is called an oct-agon?), eleventh month remains to be November (meaning Ninth) and the twelfth month is still called December (linguistically meaning the Tenth – people may recall dec-imal point, or dec-ade, that’s ten-year period, to understand the meaning of Dec-ember). These names indicate that the Romans, being proud warriors, would start their year from March 1, named after their god of war, who was actually a carbon image of earlier pagan Greek god of war, Ares.
Now, how should a Muslim behave in dealing with matters like this?
Only illiterate or ignorant people having no civilizational tradition of academic and scientific inquiry would spread hearsay without caring to check the facts. But ignoring the facts is not a modern Muslim tradition only. Even though today’s Muslims are a far cry from what their illustrious ancestors had been, they are apparently influenced by the prevailing order: this approach of pseudo-scholarship is not an attribute of Muslims alone. This is given currency by the modern media – radio and television channels, newspapers and magazines – that may gleefully disseminate any untruth or pretty obvious falsehood with little inclination to verify the details, provided the error is unintentional. I recall just one example: The day India’s prime minister Rajiv Gandhi was assassinated I was visiting the US city of Boston. The next morning’s Boston Globe newspaper, a widely read and “respectable” national daily of the United States, reported in an “obituary-cum-news analysis” that Rajiv Gandhi was son of Indira Gandhi (right) and grandson of Mahatma Gandhi (?) and first prime minister of India! Traces of this culture are sometimes detectable in modern academia, too, especially in times when they are serving interests of multinational or other corporations. After all they need funds for research which can be conveniently oriented to suit corporate interests of the engines of the global economy.
As against this, Muslim academic culture of the yore would not allow any doubtful piece of information to spread before all narrated facts were thoroughly checked and tested on the anvil of logic as well as Islamic tenets and belief system. The last reporter in the chain would check the trustability of each and every single preceding reporter if the report passed through more than one narrator. This led to the initiation of the science of biography, Islamically called Ilm Asma ar-Rijal, the Science of the Names of Men. This style of scientific inquiry is the legacy of Muslims. Today’s “reporters” who carelessly post and “discuss” unproven statements are in no way representatives and successors of those who had initiated and instituted the science of scientific investigation just when Muslims were about to be driven out of Spain, sociologically speaking. Nonetheless, the world still expects Muslims to be the most authentic when they report some facts.
Reacting to the inane cyberumor about April Fool’s Day, a Black American Muslim, Abdul-Halim V, has rightly remarked on Planet Granada blog: “…sometimes I get the feeling that as a group, Muslims need to develop a lot more critical-thinking and need to learn not to pass on everything we hear from so-and-so as the truth”.

Author Profile
Muhammad Tariq Ghazi, based in Ottawa, Canada, is a veteran journalist and historian. He has been editor of several Urdu and English newspapers and journals published from India and Saudi Arabia. He is author of ‘The Cartoons Cry’, a book on the blasphemous Danish cartoons. He can be contacted at tariqghazi04@yahoo.ca

MMG (Muslim Media Group)

http://www.indianmuslims.org/jsp/articles/articles.jsp

Sumber: http://www.irfi.org/articles/articles_901_950/truth_about_april_fool.htm

INILAH 9 REKOMENDASI HASIL KONFERENSI ULAMA INTERNASIONAL

0

HASIL KONFERESNSI INTERNASIONAL ULAMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI’IYAH
SUKOREJO SITUBONDO JAWA TIMUR
SABTU- AHAD, 29-30 MARET 2014 M / 27-28 JUMADIL ULA 1435

hasil rekomansi konferensi ulama internasional

PENDADULUAN
Umat islam sedang ditimpa krisis multidimensi. Kita telah saksikan dan sedang menyaksikan banyak gejolak dan konflik yang menyebabkan pertumpahan darah umat manusia, seperti konflik yang terjadi di Tunisia, Libya, Mesir, Syria, dan Irak. Di antara faktor yang menyebabkan ketegangan dan konflik adalah egoisme kelompok, fanatisme golongan dan faksi-faksi orientasi politik, sehingga tidak pernah dapat dilakukan penyelesaian masalah dengan cara dialog yang fair dan terbuka, maka kondisi tersebut dimanfaatkan oleh musuh-musuh umat islam
Krisis multi dimensi ini selanjutnya dapat mencabik-cabik keutuhan umat Islam dan menghancurkan kekuatannya. Maka diperlukan upaya para Ulama dan Cendikiawan Muslim untuk membimbing dan membina Umat Islam dengan cara menyebarkan pemikiran Islam yang moderat untuk membentuk generasi yang konstruktif, sehingga dapat menyelesaikan masalah perbedaan dengan cara dialog.
Pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi, maka bertepatan dengan memperingati Satu Abad (100 tahun) hari lahir Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, kabupaten Situbondo Jawa Timur pada penyelenggaraan Konfrensi Internasional Ulama dan Cendikiawan Muslim (INTERNASIONAL CONFRENCE OF ISLAMIC SCHOLARS) dengan tema: “PENGUATAN JARINGAN ANTAR ULAMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM UNTUK MENEGUHKAN NILAI-NILAI ISLAM MODERAT” menyampaikan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kita sepakat yang dimaksud moderasi disini adalah suatu kebenaran diantara dua kebatilan, dan suatu kebaikan diantara dua keburukan. Sikap moderasi dimaksud untuk bisa dilakukan oleh setiap individu dalam pemikiran, akhlak dan prilaku, serta segala tidakannya, guna melestarikan kebagikan individu maupun kelompok masyarakat, dengan tanpa adanya radikalisme atau liberalism. Moderasi disini juga diartikan menyepakati segala nas dalil dan sendi-sendi Agama yang sudah qothi (pasti), dan mentolerir nas dalil yang debatable (mukhtalaf fih). Dan, memegang teguh pada metode yang benar, adil serta rahmat untuk menjaga toleransi dengan tanpa ada tekanan maupun menekan pada kelompok lain dalam segala lini kehidupan.
2. Moderasi pemikiran, yaitu suatu ide yang menyakini puritansi nas-nas agama dalam satu sisi, serta meyakini adanya korelasi nas suci dengan keadaan waktu dan tempat. Kemudian tugas bagi para ulama dan umat Islam adalah memberikan pemahaman arti nas suci tersebut pada tataran praksis, baik dalam masalah syari’at politik, budaya, kemasyarakatan maupun ekonomi. Ajaran Agama Islam termaktub dalam kumpulan teks suci yang tidak memberi arti dan tidak pula memberi kebaikan dan rahmat, kecuali adanya orang yang menerjemahkan dan mengaplikasikannya, sehingga terwujud perwujudan nas suci menjadi realita yang membawa rahmat. Dari sinilah Allah SWT berfirman: Bukanlah kami mengutusmu (muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita ketahui bersama bahwa aqidah Ahl Al-Sunnah wa Al-jama’ah adalah aqidah yang moderat dan mampu sebagai perekat segenap umat Islam.
3. Moderasi dalam upaya penerapan syari’ah. Yaitu menjauhkan sikap kekerasan dan berlebihan. Dari sinilah bisa difahami, sesungguhnya Islam adalah agama damai dan rahmat, jauh dari sifat radikalism maupun liberalism. Selalu berpegang pada prinsip: menegakkan kebaikan dengan sikap baik, dan melarang kemungkaran dengan tanpa kemungkaran
4. Moderasi dalam bertoleransi. Yaitu memaklumi dan mentolerir adanya eksistensi agama-agama lain dalam suatu Negara. Sebab multi Agama dalam kehidupan adalah sunnatullah (keniscayaan). Kita menteladani sikap Rasullah SAW dalam piagam Madinah, yaitu mengakui atas eksistensi multi Agama dan Etnis seperti Ahlul Kitab sebagai kelompok masyarakat. Kita akan bersikap sebagaimana Firman Allah: hai orang-orang yang beriman, bagimu atas dirimu sendiri, tidak ada yang membahayakan bagimu orang yang sesat, bila telah engkau beri petunjuk.
5. Moderasi dalam berpolitik, yaitu penguatan terhadap teori demokrasi dan hak asasi Manusia. Islam tidak hanya mengajarkan demokrasi dan hak asasi Manusia, tetapi sebuah konsep yang Universal, dengan menghargai sikap demokrasi dengan konsep syuro, dan menempatkan kedudukan manusia dan hak-haknya pada tempat yang hakiki.
6. Moderasi di dalam pendidikan dan pengajaran. Yaitu peningkatan pendidikan bagi umat Islam dari semua disiplin ilmu. Umat Islam sedang mendapat tantangan dalam bidang ilmu, teknologi dan informasi. Desebab realitanya, kaum terpelajar dan terdidik dengan kualifikasi ilmu yang mewadahi tidak sebanding dengan jumlah umat islam. Maka kita harus menyiapkan kader yang kompeten sehingga mampu berkompetisi.
7. Moderasi dalam ekonomi. Yaitu menyajikan alternative peningkatan kesejahteraan bagi umat islam dengan sistem ekonomi yang sesuai syari’ah. Agama Islam selalu mendorong pemeluknya untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk menegakkan agama. Namun kenyataanya kebanyakan umat Islam bereda dalam kemiskinan yang hanya sebagai penerima zakat bukan pemberi zakat. Sementara sistem perekonomian Dunia dikuasai oleh sistem kapitalis. Maka kewajiban ulama dan cendikiawan muslim untuk berperan aktif pada pengetasan kemiskinan dengan sistem ekonomi Islam.
9. Moderasi dalam tradisi dan budaya yaitu menyebarkan pemikiran moderat dengan sikap toleran. Sekarang ini kebanyakan nilai-nilai tradisi dan budaya terpasung pada politik praktis yang dikendalikan hawa nafsu yang mengakibatkan pada radikalisme dan liberalisme. Maka kewajiban bagi ulama dan cendikiawan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pemikiran dan sikap moderat didalam mempertahankan tradisi, budaya dan selekta dalam menghadapi transnasional. Indonesia telah berhasil memberi pendidikan toleransi dengan pengajaran dan pembiasan di Pondok Pesantren.

Rekomendasi ini ditujukan kepada para Ulama’, Cendikiawan dan para pejabat pemerintah untuk melaksanakan keputusan ini dan menjaga jaringan antar ulama dan cendikiawan muslim dalam mengaplikasikan poin-poin hasil konfrensi tersebut.
Marilah kita memulai untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, terhadap pemikiran moderat, sehingga tercapai pada penerapan pemikiran dan aplikasi perbuatan di setiap lini kehidupan, baik didalam permasalahan agama, politik, kemasyarakatan, ekonomi, budaya dll. Dengan pemikiran moderat ini, berarti telah menolak setiap pemikiran yang ekstrim dan liberal.

KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy (Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo)
DR. KH. A. Hasyim Muzadi (SEKJEN ICIS)

Sumber: http://www.muslimedianews.com/2014/03/inilah-9-rekomendasi-hasil-konferensi.html?m=1 & http://cyberdakwah.com/2014/03/inilah-9-rekomendasi-hasil-konferensi-ulama-internasional/