AL-‘URF

  1. Definisi.

Al ’Urf secara etimologi adalah terdiri dari huruf ‘ain, ra’, fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata Ma’rifah (yang dikenal), Ta’rif (definisi), Ma’ruf (yang dikenal), dan ‘Urf (kebiasa’an yang baik).

Adapun secara terminologi kata ‘Urf mengandung makna:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، او لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

Sesuatu yang menjadi kebiasa’an manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun setiap kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata ‘Urf dalam pengertian terminology sama dengan istilah Al-‘Adah (kebiasa’an), yaitu:

ما استقر في انفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السميلة بالقبول

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Dari definisi diatas, kami lebih memilih definisi yang pertama untuk di jadikan pegangan. Maka dapat disimpulkan ‘urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan.

  1. Macam-macam Al-‘Urf.

Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘Urf dapat dibagi dua, yaitu: Al-‘Urf Al-‘Amm dan Al-‘Urf Al-Khashsh.

  1. Al-‘urf al- Amm yaitu : kebiasa’an yang bersifat umum yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya : membayar sewa pemandian umum dengan harga tiket tertentu tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.
  2. Al-‘urf al-Khashsh yaitu : adat kebiasaan yang khusus pada suatu masyarakat tertentu. Misalnya : kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” menunjukkan pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Ditinjau dari segi keabsahannya, Al-‘Urf dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu : Al- ‘Urf Ash-Shahihah dan Al-‘Urf Al-Fasidah.

  1. Al-‘Urf Ash-Shahihah yaitu : adat kebiasaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain ‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, ataupun sebaliknya.  Misalnya : adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.
  2. Al-’Urf Al-Fasidah yaitu : adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syara’. Dengan kata lain menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya : kebiasan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta.

 Syarat Penggunaan ‘Urf .

‘Urf digunakan dengan syarat-syarat:

  1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah.
  2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangan kemashlahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesulitan.
  3. Tidak berlaku pada umumnya kaum muslimin, artinya dilakukan oleh beberapa orang saja.
  4. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdlah.
  1. 4.      Kedudukan al-‘Urf sebagai Dalil Syara’

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan al-‘Urf as-Shahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan al-‘Urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanbaliyyah.

Adapun kehujjahan ‘Urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argument-argumen berikut:

  1. Firman Allah Swt pada surah al-A’raf (7): 199:

خذالعفووأمربالمعروفوأعرضعنالجهلين

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat diatas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut ma’ruf sendiri adalah, yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dipimpin oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

  1. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud Ra :

فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومارآه المسلمون سيأ فهو عندالله سيً

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik menurut Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidipan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah Swt berfirman pada surah al-Ma’idah (5): 6:

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يرد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘Urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan Al-‘Urf, antara lain, berbunyi :

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

الثابت بالعروف ثابت بدليل شرعي

  Yang berlaku berdasarkan ‘Urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.

 الثابت بالعروف كالثابت بالناص

Yang berlaku berdasarkan ‘Urf seperti berlaku berdasarkan nash

 كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi pembahasaan, maka pemberlakunya dirujukan kepada ‘Urf.

Aplikasi dari ‘Urf yang terakhir di atas, misalnya: syara’ tidak membatasi batasan pengertian yang  disebut Al-Hirz (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada pengertian ‘Urf. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah yang pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (ihya’ al-mawat), ditentukan oleh ‘urf yang berlaku dalam masyarakat.

Perlu ditegaskan, bahwa ‘Urf yang disepakati ulama’ keberlakuannya adalah ‘Urf Al-Shahih Al-Amm Al-Muthtaharid  (‘Urf yang benar, yang berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara’ yang bersifat qath’i, dan tidak pula bertentangan dengan kaida-kaidah syara’ yang bersifat prinsip. Apabila suatu ‘Urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka, menurut ulama Hanafiyyah, ‘Urf tersebut bukan saja menjadi dalil syara’, tapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang disandarkan pada Qiyas, dan dapat pula men-takhsish dalil syara’ lainnya.

  1. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan ‘Urf

Sebagai adat kebiasaan, ‘Urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘Urf tersebut. Dalam hal ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة  والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Kaidah ini sangat penting dipahami bagi pegiat hukum Islam, karena untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat . Menentang kaidah ini sama saja menjadikan Islam ketinggalan zaman, jumud, kaku, dan tidak memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal ini bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam). Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka berkembang dikalangan ulama yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi mujtahid adalah, memahami ‘Urf yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami ‘Urf yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis dan up to date dalam fatwa-fatwa hukumnya.

Oleh karena itu, para ulama berkata: Adat / ‘Urf adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga adat juga dianggap sebagai syara’. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi’i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. (Qaul Qodim dan Qaul Jadid).

Dalam Fiqih Hanafi juga banyak hukum yang ditetapkan berdasarkan adat. Misalnya: Bila suami istri tidak sepakat masalah mahar didahulukan atau diakhirkan, maka dikembalikan pada adatnya. Orang bersumpah tidak makan daging lalu ia makan ikan, maka ia tidak melanggar sumpah karena kebiasaan. Syarat dalam suatu akad dibenarkan bila ditetapkan dalam syara’, atau dituntut untuk itu, atau sudah menjadi adat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s