ISTISHHAB

  1. Definisi.

Menurut bahasa, Istishhab adalah kebersamaan atau berlanjutnya kebersamaan. Sedangkan menurut istilah terdapat dua definisi yaitu:

  1. Menurut Imam Asy-Syaukani.

“tetap berlakunya suatu keadaan selama belum ada yang mengubahnya.”[1]

Maksudnya adalah, hukum suatu masalah di masa lalu tetap berlaku di masa kini dan di masa yang akan datang dengan syarat masalah tersebut tidak mengalami perubahan. Apabila masalah mengalami perubahan, maka dengan sendirinya hukum tersebut juga berubah.

  1. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah.

“mengukuhkan suatu hukum yang telah ada, atau menegaskan suatu hukum yang tidak ada, sampai terdapat dalil lain yang mengubah keadaan tersebut.”[2]

Maksudnya, suatu hukum, baik dalam bentuk positif atau negatif, tetap berlaku selama belum ada yang mengubahnya. Dan berlakunya hukum tersebut tidak memerlukan dalil lain untuk tetap berlaku.

Berbeda dari sumber-sumber hukum yang lain, Istishhab di dasarkan pada “prasangka kuat”. Oleh sebab itu, apabila bertentangan dengan dalil lain, Istishhab tidak bisa di jadikan dalil yang kuat, dan Istishhab harus di nomor duakan. Seperti yang di katakan Imam Al-Khawarizmi bahwa “Istishhab merupakan alternatif terakhir untuk fatwa (setelah tidak di temukan pada sumber-sumber lain).”[3]

Perumpamaannya adalah ketika seorang mufti (pemberi fatwa) di tanya tentang suatu masalah, maka secara berurutan ia mencari ketetapan hukumnya dari Al-Qur’an, Al Hadits, Ijma’ lalu Qiyas. Jika dari keempat sumber hukum tersebut tidak dapat di temukan ketentuan hukumnya, barulah ia menerapkan dalil Istishhab.

Berdasar perumpamaan di atas, apabila hukum asal suatu perkara adalah mubah, seperti makanan, maka hukum asalnya adalah halal sampai dalil yang menerangkan keharamannya. Begitu juga apabila hukum asal suatu perkara adalah haram, seperti  pergaulan antara pria dan wanita, maka hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya, yaitu menikah.

Dari beberapa definisi di atas, kami lebih memilih pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah sebagai rujukan. Yaitu :

“mengukuhkan suatu hukum yang telah ada, atau menegaskan suatu hukum yang tidak ada, sampai terdapat dalil lain yang mengubah keadaan tersebut.”[4]

Maksud pendapat dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah adalah apabila ada suatu hukum, baik dalam bentuk positif atau negatif, maka hukum tersebut tetap berlaku selama belum ada yang mengubahnya.

  1. Macam-macam Istishhab.

Istishhab terbagi menjadi empat:

  1. Istishhab Al-Bara’ah Al-Aslhiyyah.

“tetap berlakunya hukum mubah yang dasar”

Maksudnya adalah bebas dari taklif (kewajiban-kewajiban) syar’i, sampai ada dalil yang menunjukkan adanya taklif. Contohnya adalah anak kecil terbebas dari taklif, sampai ia mencapai usia baligh. Contoh lainnya, seorang pria tidak memiliki kewajiban terhadap seorang perempuan, sampai keduanya di ikat oleh perkawinan.

  1. Istishhab Ma Dalla Asy-Syar’ Aw Al-‘Aql ‘Ala Wujudih.

“Istishhab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara’ di akui kebenarannya.”

Contohnya adalah tetapnya hukum halal berhubungan suami istri karena adanya akad nikah, sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya, misalnya talak. Contoh lain, sucinya orang yang sudah berwudlu, sampai terbukti bahwa wudlunya telah batal, misalnya karena buang angin.

  1. Istishhab Al-Umum Ila An Yarid At-Takhshish.

“tetapnya suatu hukum yang berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya.”

Yaitu apabila dalam kasus itu sudah ada ketentuan hukumnya, baik mubah atau haram. Dalam perkara yang mubah, ketentuan hukum itu terus berlaku hingga ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga sebaliknya.

  1. Istishhab Al-Khashsh Bi Al-Washf

“tetapnya suatu hukum yang secara khusus berkaitan dengan sifat.”

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menjadikan Istishhab yanag keempat ini sebagai dalil syara’. Ulama’ Syafi’iyah dan Hambaliyah menggunakannya secara mutlaq. Sedangkan ulama’ Hanafiyah dan malikiyah hanya menggunakan untuk hak-hak dan kewajiban yang telah ada, sedang untuk hak-hak yang baru mereka tidak menggunakannya.

Sebagai contoh, seorang laki-laki yang di nyatakan hilang, pada masa hilangnya ia tetap di nyatakan hidup, sampai ada bukti ia telah meninggal atau pengadilan memutuskan bahwa ia dinyatakan  meninggal. Selama masa hilangnya, hartanya tidak boleh di bagi-bagikan sebagai harta warisan, istrinya juga tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Sampai kedudukan hukum ini, ulama’ keempat madzhab masih sepakat. Akan tetapi apakah laki-laki yang hilang itu berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang telah meninggal? kelompok ulama’ tersebut berbeda pendapat. Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hambaliyah laki-laki tersebut tetap berhak untuk menerima warisan. Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah dan Hanafiyah laki-laki tersebut tidak berhak untuk menerima warisan.[5]

  1. Kehujjahan Istishhab.

Dari keterangan singkat tentang Istishhab, maka jelas bahwa:

  1. Istishhab pada dasarnya bukan dalil fiqh dan bukan sumber istinbath (pengambilan hukum), akan tetapi menerapkan dalil yang telah ada dan menetapkan bahwa hukum tersebut terus berlaku sampai ada yang mengubahnya.[6]
  2. Istishhab di gunakan sebagai sumber hukum apabila tidak di temukan dalil yang lain. Oleh karena itu, para ulama’ yang sedikit dalam menggunakan sumber hukum lain, seperti madzhab Zhahiriyah dan Imamiyah, yang menolak Qiyas, mereka memperluasnya dengan Istishhab. Imam Syafi’i lebih banyak menggunakan Istishhab dibanding Imam Hanafi dan Maliki, karena setiap kasus yang ketentuan hukumnya bisa di jawab dengan memakai dalil ‘Urf atau Istihsan, oleh Imam Syafi’i di selesaikan dengan Istishhab. Sedangkan Imam Maliki adalah yang paling sedikit menggunakannya karena Imam Maliki lebih banyak melakukan Istidlal (mencari ketentuan hukum dengan dalil), sehingga ruang lingkup pemakaian Istishhab bagi madzhab ini sangat sedikit.[7]


[1] . Djazuli,Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2000. Hal 193.

[2] . Ibid. Hal 193.

[3] . Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih. Pustaka Firdaus. Jakarta. 2011. Hal 451.

[4] . Djazuli,Nurol Aen, Op. Cit. Hal 193.

[5] . Muhamad Abu Zahrah, Op. Cit. Hal 456.

[6] . Djazuli,Nurol Aen, Op. Cit. Hal 200.

[7] . Djazuli,Nurol Aen, Op. Cit. Hal 201.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s