Hasyim Muzadi menilai UU Migas Telah Menjerat Kaki dan Tangan Kita

Uji Materi terhadap UU No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas)kembali di sidangkan di Mahkamah Konsitusi RI, Selasa (19/6). Dengan menghadirkan para pemohon dalam uji material UU ini.

Salah satu pemohon, Achmad Hasyim Muzadi menilai UU Migas telah menjerat kaki dan tangan kita untuk mengelola kekayaan alam kita sendiri. “Kita memiliki minyak tetapi dijual murah ke luar negeri dan membelinya kembali dengan harga yang mahal,” kata mantan Ketua Umum PB NU ini.

Ia juga mengimbau pemerintah baik jajaran eksekutif maupun legislatif untuk meletakkan negara sejajar dengan negara lain. Menurutnya, gugatan UU Migas ini tidak hanya diselesaikan di MK, tetapi perlu dibahas lebih lanjut oleh DPR.

“Parlemen harus segera bersidang setelah adanya putusan MK pengujian undang-undang ini. Selain diharapkan putusan MK yang bersih, yang lebih krusial parlemen harus berhati Indonesia, eksekutif juga jangan ‘bermain mata’ dengan pihak asing,” harapnya.

Permohonan ini diajukan 32 tokoh dan 10 ormas keagamaan. Antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MUI Amidhan, mantan Ketua Umum  PB NU Achmad Hasyim Muzadi, mantan Menteri Fahmi Idris, dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Komaruddin Hidayat.

Dari kelompok ormas ada Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persaudaraan Muslim Indonesia. Mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 UU Migas.

Mereka menilai UU Migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara. Sebab, UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas yang sangat didominasi perusahaan asing hingga 89 persen yang fokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Misalnya, mekanisme kontrak kerjasama seperti diatur Pasal 1 angka (19) UU Migas sangat merendahkan martabat negara ini karena BP Migas atas nama negara berkontrak dengan korporasi atau korporasi swasta selalu menunjuk arbitrase internasional jika terjadi sengketa. Akibatnya, jika negara kalah dalam sengketa ini berarti juga kekalahan seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, konsep BP Migas selaku kuasa pertambangan seperti diatur Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 44 UU Migas menjadi kabur karena tidak memiliki komisaris/pengawas dan bukan operator badan usaha. Karena itu, Pemohon menilai kesepuluh pasal itu bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.(Rialdo Rezeky).

Sumber: http://tambangnews.com/berita/nasional/2441-hasyim-muzadi-menilai-uu-migas-telah-menjerat-kaki-dan-tangan-kita-.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s