Iman dan Negara Hukum

Bagaimana negara semestinya bersikap terhadap iman warganya? H. Agoes Salim pernah menyoroti soal itu. Dalam artikelnya “Kementerian Agama dalam Republik Indonesia “(1951), beliau bertanya apakah negara kita yang berasas Ketuhanan Yang Maha Esa bisa memberi tempat bagi keberadaan orang atheis atau politheis. “Dapatkah dengan asas negara itu,” tanya Agoes Salim, “kita mengakui kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan Tuhan? Atau keyakinan yang mengakui Tuhan berbilangan atau berbagi-bagi?”
Terhadap pertanyaannya sendiri itu tokoh kebangsaan yang kerap digelari “Orang Tua Besar” itu menjawab begini:
“Tentu dan pasti! Sebab UUD kita, sebagaimana UUD tiap2 negara yang mempunyai adab dan kesopanan, mengakui dan menjamin kemerdekaan keyakinan beragama, asal jangan melanggar hak2 pegaulan orang masing-masing, jangan melanggar adab kesopanan pihak ramai, tertib keamanan dan damai.”
Selanjutnya ia menulis:
Kementerian Urusan Agama tetap harus mengingat bahwa sekalipun bangsa kita sebagian besar beragama Islam, akan tetapi Negara kita tidak menetapkan agama Islam sebagai agama yang diwajibkan segala rakyat…Bahkan kepada mereka yang meniadakan Tuhan dan yeng beragama Ketuhanan berbilangan atau berbagai-bagi, tidaklah Tuhan menghendaki kita melakukan paksaan, bahkan tidakpun dibenarkan kita menghadapkan celaan dan cacian.”
Bagi Agoes Salim, kebebasan beragama sifatnya mutlak, dan karena itu harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Dengan cara itulah negara Indonesia bisa masuk dalam jajaran negara yang “mempunyai adab dan kesopanan.”
Agoes Salim juga menegaskan kementerian agama sebagai lembaga negara yang berperan merawat kebebasan berkeyakinan, termasuk keyakinan “mereka yang meniadakan Tuhan dan mereka yang beragama Ketuhanan berbilangan atau berbagi-bagi.” Di akhir artikelnya ia menyebut tugas Kementerian Urusan Agama sebagai tugas yang mulia karena pada lembaga inilah “tergantung pemeliharaan kesatuan kebangsaan kita.”
Ironisnya, belakangan Kementerian Agama semakin melenceng jauh dari “khittah” yang dicanangkan Agoes Salim. Alih-alih sebagai “pemelihara kesatuan kebangsaan kita,” Menteri Agama Suryadharma Ali justru mendukung diskriminasi agama. MUI dan ormas seperti FPI dan FUI juga bersikap sama dengan Menag. Ada upaya untuk mengubah karakter “negara hukum” NKRI menjadi “NKRI bersyariah.”
Tak jarang upaya tersebut berlindung di balik klaim demokrasi. Bagi mereka, demokrasi melulu soal suara mayoritas. Bukankah demokrasi adalah suara terbanyak? Dan kalau suara terbanyak menghendaki Syiah dan Ahmadiyah dilenyapkan, kenapa tidak? Begitu kira-kira logika yang mereka bangun.
Tapi masih layakkah kehendak mayoritas disebut demokrasi kalau disertai pemberangusan terhadap kebebesan berkeyaninan minoritas?
Perlu diingat, demokrasi modern bertumpu pada dua pilar yang satu sama lain tak bisa saling menegasikan: kesetaraan (equality) dan kemerdekaan (freedom). Pilar kesetaraan mendasari bekembangnya mekanisme seleksi pemimpin melalui pemilihan umum, sedang pilar kemerdekaan menjadi basis bagi ide negara hukum (Rechtsaat).
Atas dasar prnsip kesetaraan, kepemimpinan dalam demokrasi tidak bertolak dari klaim superioritas keturunan, ras, atau bangsa seperti dalam aristokrasi, atau klaim mandat keilahian seperti dalam teokrasi, melainkan ditentukan melalui suara terbanyak dalam pemilu. Pemimpin dalam demokrasi hanyalah primus inter pares, yang pertama dari yang setara.
Namun demokrasi modern juga bertumpu pada prinsip kemerdekaan individu dari kekuasaan tiranik dari luar dirinya dan bebas dari cengkeraman dominasi pihak lain. Bebas di sini berarti sang individu menjalankan peran sepenuhnya sebagai citizen. Kalaupun sang individu tunduk pada kuasa negara, itu karena ia memberi persetujuan (consent) terhadapnya, melalui kontrak sosial.
Menurut Thoma Hobbes, negara modern lahir dari kontrak antar individu2 yang hendak melindungi diri dari situasi “perang semua lawan semua” (Bellum omnium contra omnes). Ini adalah gambaran perang saudara yang murub karena konflik agama di Eropa abad 17. Ketakutan akan violent death sebagai akibat dari “perang semua lawan semua” itulah yang mendorong para individu melakukan kontrak sosial untuk bersedia dipimpin oleh kedaualtan absolut ala Leviathan demi mendapatkan perlindungan akan hak2 dasar mereka .
Tapi Sang Leviathan juga bisa menjadi tiran yang tak kalah membayakan. Dari situlah pemikir2 politik semacam Locke, Montesquieu, dan Jefferson merumuskan strategi untuk “mengerangkeng” Leviathan, agar hak-hak individu2 dalam kontrak sosial tadi tetap terlindungi. Strategi inilah yang kemudian berkembang menjadi sistem kontrol terhadap kekuasaan dalam bentuk rule of law, trias politica, dan check and balance yang mencirikan “negara hukum.”
Dengan kata lain, ide tentang negara hukum mengasumsikan, negara bukanlah entitas yang mendahului individu, melainkan justru sebaliknya. Negara lahir karena adanya kontrak antar individu, demi melindungi kemerdekaan mereka . Negara tak punya lisensi untuk membarangusnya karena kemerdekaan tersebut bukanlah anugerah dari negara, melainkan melekat dalam diri tiap manusia.
Walhasil, prinsip kesetaraan dan kemerdekaan adalah dua sisi dari koin demokrasi, yang tak bisa saling menafikan. Dengan begitu, mayoritas tak bisa mengebiri hak minoritas, karena itu sama artinya dengan menafikan sisi demokrasi yang lain, yakni Rechstaat
Ide negara hukum memang muncul dan berkembang di tanah Eropa. Tapi para pendiri republik kita dengan sadar mengadopsi ide tersebut, karena hanya dengan negara hukumlah kemerdekaan tiap warga mendapatkan perlindungan, termasuk kemerdekaan berkeyakinan. Maka bisa dimaklumi kalau Agoes Salim secara tegas menyatakan bahwa meskipun negara kita berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, warga yang atheis atau politheis sekalipun tetap mendapat tempat.

Sumber: http://inspirasi.co/forum/post/3580/iman_dan_negara_hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s