Problem Humanisme Pramoedya

Setiap kali membaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer, saya selalu merasa kagum, tapi juga sekaligus terganggu. Saya mengagumi karya-karyanya, yang secara persisten melantunkan humanisme. Pram mengakui berguru kepada Multatuli, pengarang Max Havelaar, yang mengatakan bahwa tugas manusia adalah menjadi manusia. Dalam karyanya, Pram selalu menampilkan revolutionary hero yang menentang pelbagai situasi tidak manusiawi yang datang dari tradisi, seperti feodalisme priayi Jawa, maupun dari pihak asing, seperti kolonialisme dan imperialisme.
Betapa tidak manusiawi-nya feodalisme bisa dibaca dalam Bumi Manusia, yakni ketika Minke, anak Bupati yang telah belajar pengetahuan Eropa, merasa terhina sekali waktu bertemu ayahnya: “harus merangkak, berengsot seperti keong, dan menyembah seorang raja kecil yang, barangkali, buta huruf pula….” Kolonialisme juga tidak manusiawi karena, di samping sistem itu sendiri menindas dan mengisap, ia membentuk orang semacam Sa’aman (dalam Blora), yang akibat penganiayaan kolonial akhirnya dikuasai dendam sehingga menjadi jahat. Kolonialisme jugalah yang melahirkan pegawai yang korup (dalam Korupsi) dan Pangemanan, polisi pribumi yang mengontrol Minke dan gerakan kebangsaan (dalam Rumah Kaca).
Namun, saya terganggu manakala menengok pandangannya tentang kesenian. Dalam prasarannya yang bertajuk “Realisme-Sosialis dan Sastra Indonesia”, di UI, pada 1963, Pram menyerukan paham realisme-sosialis dan menggasak humanisme universal. Di mata Pram, humanisme universal adalah humanisme individualis-borjuis yang melemahkan cita-cita revolusi karena membawakan pesimisme dan negativisme, cerminan bagi suara kapitalis Barat yang kehilangan tanah jajahan. Sementara itu, realisme-sosialis berwatak optimistis dan menentang kapitalisme dan imperialisme. Pram lalu menyatakan, dan ini yang membuat saya terganggu, salah satu watak realisme-sosialis adalah sikap militan yang ia kutip dari Maxim Gorky: if the enemy does not surrender, he must be destroyed. Militansi semacam inilah yang tampaknya menjadi gaya Pram ketika mengasuh Lentera.
Ketika Pram ditanya kenapa dulu di Lentera menyerukan agar penulis yang tidak berpihak pada the perspiring and toiling masses “dibabat” dan “tidak perlu diberikan luang sekecil-kecilnya pun”, argumennya ternyata berbau security approach. Menurutnya, saat itu Soekarno sedang terancam dan negara dalam bahaya. Karena itu, seni yang tidak mendukung revolusi harus minggir.
Di samping itu, Pram juga menyebutkan alasan pribadi: waktu pegang Lentera, ia sangat marah pada militer dan semua yang diperalat oleh militer karena penahanan atas dirinya yang semena-mena. Dan Lentera penuh dengan kemarahannya. Jadi, persoalan pribadilah yang menyebabkannya.
Tentu saja, alasan personal yang dilontarkan Pram tersebut tak bisa diabaikan begitu saja. Tapi, alangkah baiknya kalau sekarang pertikaian antara realisme sosialis (Lekra) dan humanisme universal (manifes) tidak hanya berkubang pada urusan pribadi “orang itu-itu saja”. Ini bukan soal Pram pribadi. Karena itu, saya tidak setuju desakan agar Pram meminta maaf, bukan saja lantaran Pram sendiri tidak merasa salah, melainkan juga karena represi yang sangat kejam dari rezim Orde Baru atas dirinya sangat tidak sebanding dengan apa pun yang dilakukannya.
Pertikaian itu harus diangkat pada level debat yang bersifat teoretis. Untuk menjawab kenapa realisme-sosialis membawa militansi ala Gorky dan kenapa mereka menganggap humanisme universal dekaden, ada baiknya kita melihat perdebatan pada awal abad ini di Eropa antara realisme sosialis dan modernisme dalam seni. Pandangan realisme sosialis tentang humanisme universal sejajar dengan pandangan mereka tentang seni modern.
Militansi model Gorky sebenarnya tidak menjadi unsur inheren dalam realisme sosialis. Realisme-sosialis adalah bagian dari satu proyek (atau mitos) emansipasi manusia, yakni komunisme. Dalam komunisme, kemerdekaan kini dan kebebasan hari ini harus ditunda dan dikorbankan demi kemerdekaan bersama hari depan.
Andrei Zhdanov, konseptor realisme-sosialis yang juga dikutip Pramoedya, menegaskan, sastra harus melukiskan kenyataan historis-kongkret dalam perkembangan revolusionernya demi pembentukan ideologi dan semangat sosialisme kaum buruh. Sastra harus bertendens dan optimistis. Jargon yang sering dipakai adalah “politik sebagai panglima”. Ketika kemudian realisme-sosialis menjadi “paham resmi” komunisme, di sinilah totalisasi terjadi dan militansi Gorky bekerja. Sastra yang tak hendak membuang kebebasan hari ini demi kebebasan bersama hari depan, sastra yang tidak menempatkan politik sebagai panglima bukan saja bakal tidak mendapat tempat, tapi juga akan dibabat.
Sementara itu, penilaian negatif terhadap seni modern sudah muncul sebelum Zhdanov, yakni dari Georgy Lukacs. Lukacs menyatakan, seni haruslah melukiskan keharmonisan totalitas kenyataan yang sekarang ini mengalami fragmentasi dan tercabik-cabik akibat sistem kapitalisme. Fragmentasi itu terjadi karena dalam kapitalisme, segala aspek kehidupan mengalami reifikasi (pembendaan) sehingga hubungan antarmanusia berubah menjadi hubungan antarbenda.
Realisme-sosialis dianggap oleh Lukacs mampu mencerminkan totalitas yang hilang tersebut. Sementara itu, surealisme, Dada, dan kaum avant-garde yang asyik dengan montase, keserentakan, ambiguitas, ketidakpastian, dan lebih berkutat pada medium seni ketimbang isinya dilihat oleh Lukacs hanya berhenti pada realitas yang terpecah-pecah, yang ter-reifikasi. Lukacs juga menyerang seni modern, terutama ekspresionisme Jerman, karena dianggap mengandung cetusan irasionalisme, padahal irasionalisme pada akhirnya menjerumuskan orang ke dalam fasisme. Lukacs lalu mencap seni modern sebagai dekaden.
Anehnya, pandangan bahwa seni modern membawa pesimisme dan dekadensi tidak hanya datang dari kaum realisme-sosialis. Sutan Takdir Alisjahbana, sastrawan yang menjadi salah satu target serangan Pram, ternyata punya pendirian yang kurang lebih sama, meski dari jurusan yang lain. Bagi Takdir, kesenian harus turut dalam reconstructie arbeid, kerja pembangunan dan modernisasi sosial. Seni harus punya tanggung jawab sosial. Seni tidak boleh untuk seni itu sendiri, tidak boleh individualistis. Karena itu, Takdir menyerang Chairil Anwar, Picasso, Hemingway, Rimbaud, dan Kandinsky.
Seni modern, di mata Takdir, mencemaskan karena membawa pesimisme, menjadi barang dagangan, terasing dari masyarakat, dan hanya merupakan pemberontakan yang tak bertanggung jawab dan tak bertujuan. Dengan kata lain, seni modern di mata Takdir sama dengan di mata Pramoedya: dekaden dan pesimistis.
Pandangan minor terhadap seni modern yang dilantunkan Pram, Lukacs, dan Takdir sebenarnya tidak punya dasar kuat. Realisme Lukacs, misalnya, dikritik oleh Brecht sebagai hanya formal dan tak historis. Lukacs menampik seni modern karena ia tidak punya kepekaan seorang seniman dan tidak banyak masuk dalam dunia puisi lirik atau teater. Ia juga tidak sadar, klaim bahwa realisme mencerminkan kenyataan sejati (mimesis) dalam prakteknya bisa—meski tidak selalu—dimanfaatkan oleh rezim totaliter, baik itu Stalinisme maupun Naziisme, yang juga cocok dengan hasrat mimesis tersebut. Dan kita tahu, Stalin dan Hitler paling getol memuja “seni rakyat” dan paling galak menghujat seni individual.
Kaum realisme-sosialis juga tidak bisa mengaku sebagai satu-satunya wakil seni Marxis. Kenyataannya, banyak pendukung seni modern yang Marxis. Andre Breton, yang memelopori surealisme, Bertolt Brecht dengan teater epik, dan pelukis Diego Riviera adalah contoh Marxis yang modernis. Bahkan, Breton, Riviera, ditambah Leon Trotsky sempat membikin manifesto yang mereka tandatangani bertiga, yang isinya mengutuk rezim totaliter Uni Soviet yang mereka anggap bukan pembawa suara resmi komunisme, dan mengecam seni resmi Stalinis. Artinya, antara Marxisme dan modernisme bukanlah dua mazhab yang saling membatalkan.
Klaim realisme sosialis bahwa seni modern adalah seni borjuis yang dekaden juga tidak meyakinkan. “Program” seni modern justru menggempur filosofi dan tatanan borjuis. Modernisme bisa menjadi perlawanan terhadap dehumanisasi dalam masyarakat modern. Masyarakat modern, yang kelihatannya tertib dan makmur, sebenarnya hanyalah selubung yang menyembunyikan proses dehumanisasi akibat dominasi rasionalitas-teknis. Nah, selubung itulah yang hendak disingkap oleh pemberontakan dan “efek pengasingan” seni modern.
Padahal, dehumanisasi jenis ini justru tidak diantisipasi oleh Pramoedya. Pandangan Pram dalam tetralogi masih menunjukkan optimisme khas abad ke-19 bahwa ilmu modern dari Eropa, seperti yang dipelajari Minke, merupakan sarana pencerahan dan membawa humanisme. Kini terbukti bahwa rasionalitas yang menjadi dasar ilmu modern tersebut tidak hanya mencerahkan. Ia juga membelenggu dan melahirkan dehumanisasi.
Dengan demikian, pembelaan terhadap humanisme tidak bisa diukur dari realis atau modernisnya suatu karya. Karya realis bisa saja sangat humanis, seperti karya Pram, tapi bisa juga antihumanisme ketika ia menjadi “seni resmi”, “seni pembangunan”. Sementara itu, puisi liris, yang kelihatannya individual, dalam rezim totaliter bisa saja menjadi suara suversif.

Akhmad Sahal, kini sedang mengambil PhD di Universitas Pennsylvania. PA, United States. Tulisan ini pernah dimuat Tempo. 2009
Sumber: http://edyaeffendi.com/2013/08/problem-humanisme-pramoedya/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s