Sekali Lagi Fatwa MUI

FATWA MUI masih terus menjadi sorotan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi kepedulian atau kepentingan orang kota, khususnya di Ibu Kota. Biasanya fatwa-fatwa MUI tidak begitu mendapat perhatian, apalagi sorotan seperti ini. Maklum orang kota dekat pusat informasi sehingga segala hal yang menjadi perhatian mereka, termasuk sikap, pernyataan, dan sebagainya cepat terpublikasikan oleh pers. Sementara mayoritas masyarakat di daerah sudah terlalu sibuk atas urusan kehidupannya. Apalagi untuk urusan fatwa-fatwa begitu mereka sudah punya mufti-mufti sendiri.
Orang-orang NU dan Muhammadiyah, misalnya, yang merupakan mayoritas umat Islam Indonesia, tentu akan lebih memperhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi mereka. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan soal keagamaan, paling jauh mereka akan mengajukannya kepada tokoh-tokoh agama dari kalangan mereka sendiri.
Beberapa fatwa yang dianggap kontroversial itu antara lain yang menyatakan pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama bertentangan dari ajaran agama Islam. Kemudian doa bersama adalah bid’ah dan orang Islam diharamkan mengamini doanya orang nonmuslim. Juga fatwa yang tidak hanya menegaskan aliran Ahmadiyah sesat, tapi juga menyatakan pemerintah berkewajiban melarang penyebaran paham itu di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.
MUI memang pernah memfatwakan dalam Munas Ke-2 (1980) bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Boleh jadi karena peristiwa sesat (penyerbuan barbar yang dilakukan sekelompok masyarakat yang menganggap diri tidak sesat dan terlalu bersemangat membela Allah dan agama-Nya baru-baru ini), maka MUI mewajibkan kepada pemerintah untuk melarang aliran tersebut. Mungkin jalan pikirannya, MUI hanya berfatwa, dampak dari fatwanya bukan urusan MUI. Pemerintahlah yang harus mengantisipasi dan menanganinya, jangan masyarakat.
Kalau sekadar memfatwakan bahwa Ahmadiyah itu sesat (mestinya juga dijelaskan Ahmadiyah yang mana) dan menyesatkan untuk kalangan Islam sendiri, saya pikir tidak mengapa.
Tapi di negara Pancasila ini meminta pemerintah untuk melarang, membekukan, dan menutup semua tempat kegiatannya, rasanya kok berlebih-lebihan. Jika saya boleh membuat analog, misalnya kita memiliki warung, lalu ada warung lain yang mirip warung kita dan ternyata ada atau banyak langganan warung kita yang lari ke warung lain itu, apa yang mestinya kita lakukan?
Menurut saya, kita perlu introspeksi lalu meningkatkan manajemen, pelayanan, dan mutu makanan. Pendek kata menampilkan keistimewaan warung kita. Atau paling jauh, memberitahukan kepada langganan kita bahwa warung lain itu bukan cabang warung kita. Bukannya kita meminta polisi untuk menutup warung lain tersebut, apalagi membakarnya.
Memang, katimbang keberatan atas bunyi fatwa-fatwa MUI itu, banyak yang mengkhawatirkan dampaknya.
Soalnya, meski banyak yang tidak peduli atas fatwa-fatwa MUI, ternyata selalu saja ada yang memanfaatkannya untuk melegitimitasi sikap dan pandangannya. Ini terutama karena ada tren dalam masyarakat, yang entah terjangkit virus apa, suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
Bukan saja oleh mereka yang sama sekali awam tentang akhlak agama, melainkan juga oleh mereka yang sedikit-banyak mengerti tentang ajaran dan teladan Rasulullah SAW, sebagaimana yang sering kita saksikan. Ditambah lagi dengan maraknya kecenderungan membawa dalil-dalil agama untuk membenarkan sikap atau untuk mendukung sesuatu kepentingan.
Terlepas dari itu, saya melihat khususnya dalam beberapa fatwa yang kontroversial ini, MUI kurang jelas atau kurang menjelaskan mengenai masalah-masalah yang dihukuminya.
Misalnya, soal doa bersama, seharusnya MUI menjelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan doa. Apakah yang dimaksud doa adalah semua permohonan kepada Tuhan? Apakah mubahalah, misalnya termasuk katagori doa atau tidak?
Sebab Rasulullah SAW pernah disuruh Allah mengajak tokoh-tokoh Nasrani Najran untuk mubahalah, bersama-sama memohon kepada Allah meskipun tidak terlaksana karena tokoh-tokoh Nasrani menolak (baca: Q.3: 61). Kalau menurut Tafsir Jalalain, mubahalah artinya tadlarru’ fiddu’aa’, memohon dengan sungguh-sungguh dalam berdoa.
Soal kawin campuran. Sepanjang yang diberitakan pers, Fatwa MUI berbunyi: 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab adalah haram dan tidak sah. H Amidhan, mantan pejabat yang menjadi salah satu ketua MUI, ketika menanggapi protes dari berbagai kalangan, dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang protes itu berdasarkan akal, sedangkan ulama (MUI) berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasul. Lalu bagaimana dengan Ayat 61 Surat Al Maidah yang memperbolehkan orang muslim kawin dengan Ahlu Kitab?
Menurut Ibn Katsir, banyak sahabat Nabi yang kawin dengan perempuan Ahlu Kitab berdasarkan ayat ini. Kalau dikatakan Ahlu Kitab sekarang berbeda dari Ahlu Kitab zaman Rasulullah SAW, apa kira-kira bedanya yang esensial? Bukankah keyakinan Ahlu Kitab yang sekarang sama persis dengan keyakinan mereka di zaman Rasulullah?
Yang paling seru adalah soal pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. MUI pun kelihatannya kurang yakin dengan hakikat isme-isme ini. Tidak sebenarnya tashawwur mengenai paham-paham yang akan dihukuminya ini. Orang betapa pun alimnya tidak bisa menghukumi dengan benar sesuatu yang dia sendiri tidak jelas mengenainya.
Agaknya karena inilah orang-orang MUI yang membahas masalah ini “mengakali” dengan membuat definisi dulu tentang paham-paham itu, baru menghukuminya. Apabila kelak ada yang protes, akan dijawab bahwa yang dihukumi adalah pluralisme, sekularisme, dan liberalisme yang sudah mereka definisikan itu.
Bukan menurut definisi yang umum. Ini jelas bukan penetapan hukum berdasarkan tashawwur, melainkan menghukumi sesuatu yang direka sendiri. Saya kira ini termasuk menurut istilah fikhnya hiilah, akal-akalan.
Kalau ada orang atau lembaga yang belum tahu persis, belum tashawwur, tentang apa itu prostitusi, misalnya, lalu membuat definisi sendiri yang tidak sesuai dengan yang dipahami oleh umum, kemudian berdasarkan definisinya sendiri itu memfatwakan bahwa prostitusi hukumnya halal, ini bukan hanya ainul hiilah, semata-mata akal-akalan, tapi Anda bisa menilainya sendiri.
Di samping itu, kita semua tahu isme-isme itu adalah gagasan. Gagasan adalah ide, rancangan atau hasil pemikiran. Saya kira menghukumi pikiran atau pemikiran, di samping tidak lazim, adalah perbuatan sia-sia. Sama sia-sianya dengan melarang orang berfikir yang justru dianjurkan oleh Quran dan menjadi ciri utama manusia hidup. Pemikiran mestinya dilawan dengan pemikiran. Kecuali bila pemikiran itu diejawantahkan dalam tindakan yang merusak dan merugikan banyak orang, maka pemerintah berwenang mengambil tindakan.
Wabaídu; menurut saya MUI memang harus jelas “kelamin”-nya; apakah ia ormas seperti NU, Muhammadiyah, FPI, atau organisasi pemikiran semacam ICMI, JIL, atau semacam LSM. Atau instansi tersendiri sebagai kepanjangan dari Departemen Agama, atau apa?
Apabila merupakan lembaga pemerintah yang didanai pemerintah, bukankah ia ñsebagaimana pemerintahómesti mengayomi semua warga negara? Lagi pula, apakah MUI hanya wadah musyawarah, ataukah lembaga fatwa?
Kalau lembaga fatwa, apakah fatwanya mengikat dan mengikat siapa? Kalau tidak jelas, dikhawatirkan justru produk-produknya hanya akan digunakan oleh mereka yang tidak jelas atau muspro dan hanya menambah beban keruwetan masyarakat yang sudah pening oleh banyak hal lain. (14t)

Suara Merdeka, Rabu, 24 Agustus 2005
Sumber: http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/24/nas04.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s